SEJARAH PEMBENTUKAN Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja KOTA BATU


           Pada tanggal 19 Juni 2008, Pemerintah Kota Batu dengan persetujuan DPRD Kota Batu melakukan penataan organisasi perangkat daerah.  Salah satunya terhadap organisasi perangkat daerah yang bertanggung-jawab menyelenggarakan pelayanan perizinan.  Penataan dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008.  Melalui peraturan daerah ini, pelayanan perizinan yang sebelumnya hanya dilayani oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Adapun lokasi kantor KPPT berada di Jl. Sultan Agung No. 5 Kota Batu. Dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 mengenai susunan organisasi KPPT yang terdiri dari :

  1. Kepala kantor.
  2. Sekretariat.
  3. Sub Bagian Tata Usaha.
  4. Seksi Informasi dan Pengaduan.
  5. Seksi Perekonomian.
  6. Seksi Pembangunan.
  7. Seksi Sosial Budaya.
  8. Tim Teknis.

 

               Pada tahun 2013, diundangkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013  KPPT mengalami penataan dan dirubah menjadi Badan Penanaman Modal (BPM). Dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 bahwa pengorganisasian BPM terdiri dari :

  1. Kepala badan.
  2. Sekretariat, yang membawahi :
  1.  Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  1. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi :
  1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
  2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
  1. Bidang Pelayanan Perizinan, yang membawahi :
  1. Sub Bidang Perizinan Tertentu.
  2. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha.
  1. Bidang Pengembangan, Informasi, dan Pengaduan, yang membawahi :
  1. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi.
  2. Sub Bidang Pengaduan dan Pengembangan Kinerja.
  1. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

             Pada tanggal 8 November 2016, Badan Penanaman Modal (BPM) resmi dirubah menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM, PTSP dan Naker). Pembentukan DPM, PTSP dan Naker Kota Batu ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  Penjabarannya diuraikan dalam Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Dalam pasal 3 Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 75 Tahun 2016 bahwa pengorganisasian DPM, PTSP dan Naker terdiri dari :

  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat.
  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  1. Bidang Penanaman Modal.
  1. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
  3. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
  1. Bidang Pelayanan Perizinan.
  1. Seksi Perizinan Tertentu.
  2. Seksi Perizinan Usaha.
  3. Seksi Non Perizinan.
  1. Bidang Pengembangan, Informasi, dan Pelayanan Pengaduan.
  1. Seksi Pengembangan Kinerja.
  2. Seksi Data dan Sistem Informasi.
  3. Seksi Pelayanan dan Pengaduan.
  1. Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja.
  1. Seksi Pembinaan Syarat Kerja.
  2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  3. Seksi Kesejahteraan, Jaminan Sosial dan Pengupahan.
  1. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.
  1. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.
  2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
  3. Seksi Perluasan Kerja.
  1. UPTD.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.