SEJARAH PEMBENTUKAN Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja KOTA BATU


     SEJARAH PEMBENTUKAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU

  1. Langkah Awal

Seiring dengan semakin gencarnya upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan khususnya di bidang perizinan, maka dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal ini memberikan dorongan dan motivasai yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk segera merealisasikan PPTSP. Didalam pedoman Permendagri ini ada 13 tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

  1. Penyamaan Persepsi Tentang PPTSP
  2. Pembentukan Komitmen
  3. Penyiapan Dana Melalui APBD
  4. Penyusunan Grand Design Penyelenggaraan PPTSP
  5. Penyusunan Kebijakan Terkait PPTSP
  6. Penyusunan Standar Pelayanan
  7. Penyusunan Standard OperatingProcedure (SOP)
  8. Penetapan Mekanisme Pengaduan
  9. Penyiapan Sarana dan Prasarana
  10. Penyiapan SDM PPTSP
  11. Penyusunan Sistem Basis Data
  12. Sosialisasi PPTSP Kepada Masyarakat
  13. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Ke - 13 tahapan ini telah dilalui olehPemerintah Kota Batu, dimana upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batudapat dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu, dengan dibentuknya Kantor pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Selanjutnya berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentangPerubahanPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu, status Kantor pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal (BPM).

namun demikian mengingat belum kuatnya dukungan Pemerintah Pusat terkait suprastruktur untuk operasionalisasinya, sehingga keberadaan pelayanan terpadu satu pintu belum dapat berjalan sesuai dengan harapan.

 

  1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  Kota Batu
  1. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2001  tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  3. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5045)
  4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
  5. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
  6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayana Terpadu Satu Pintu
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu
  9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
  10. Peraturan Walikota Batu Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Batu
  11. Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja  Kota Batu.